EKONOMINEWS.COM – Berdasarkan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan/Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA) tahun 2023, masih terdapat 68 kabupaten/kota rentan rawan pangan.
Yang tersebar di wilayah Indonesia Timur, wilayah 3TP (Terdepan, Terluar, Tertinggal, dan Perbatasan) serta kepulauan.
Angka ini menurun di mana pada tahun 2022 terdapat 74 daerah rentan rawan pangan.
Sementara Angka Prevalence of Undernourishment (PoU) yang menunjukkan persentase penduduk Indonesia yang mengalami kekurangan asupan gizi.
Baca Juga:
Bangun Rumah Berkonsep Transit Oriented Development, Kementerian BUMN dan PKP Bersinergi
Risiko Geopolitik dan Perlambatan Perekonomian Tiongkok Bayangi Pertumbuhan Ekonomi Global Saat Ini
Sehingga tidak memiliki energi yang cukup untuk hidup sehat, aktif, dan produktif, juga mengalami penurunan dari 10,21% di tahun 2022 menjadi 8,53% di tahun 2023.
Untuk itu agar pelaksanaan program/kebijakan dalam pengendalian kerawanan pangan terus berjalan tepat sasaran.
Juga diperlukan dukungan data spesifik kerawanan pangan yang berbasis pada karakteristik sosial ekonomi rumah tangga dan kewilayahan sampai dengan tingkat individu.
Dikutip Pangannews.com, Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Badan Pangan Nasional (Bapanas) Nyoto Suwignyo menyampian hal itu dalam keterangan tertulis.
Baca Juga:
Pulang dari Dinas di Luar Negeri, Prabowo Subianto akan Fokus Perbaiki Ekonomi Dalam Negeri Domestik
Berikan Kemudahan dan Keuntungan Maksimal Bagi Calon Nasabah, KPR BRI Property Expo 2024
Dukung Program Pembangunan 3 Juta Rumah Per Tahun, Pemerintah Petakan Lahan-lahan Milik BUMN
“Analisis Kerawanan Pangan Berdasarkan Karakteristik Sosial Ekonomi Rumah Tangga dan Kewilayahan ini memberikan informasi.”
“Terkait analisis kerawanan pangan yang spesifik, yaitu berdasarkan karakteristik sosial ekonomi rumah tangga dan karakteristik kewilayahan,” jelas Nyoto Suwignyo di Hotel Aston Simatupang pada Kamis (3/10/2024).
Badan Pangan Nasional/National Food Agency (Bapanas) bersama Badan Pusat Statistik (BPS) merilis kajian Analisis Kerawanan Pangan Berdasarkan Karakteristik Sosial Ekonomi Rumah Tangga dan Kewilayahan Tahun 2024.
Nyoto Suwignyo menyebut upaya ini ditujukan untuk mewujudkan target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
Baca Juga:
Indonesia Masih Kekurangan Produksi Susu Dalam Negeri untuk Kebutuhan Program Makan Bergizi Gratis
Tercatat di Kementerian ESDM, Ada Sebanyak 4.634 Izin Usaha Petambangan Mineral dan Batu Bara
Berawal dari Akting Berperan Kenakan Jilbab, Adhisty Zara Ungkap Alasan Kini Makin Nyaman Berjilbab
Atau Sustainable Development Goals (SDGs), antara lain SDGs-1 menghapus kemiskinan dan SDGs-2 mengakhiri kelaparan.
“Indonesia berkomitmen untuk mewujudkan 17 target dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs).”
“Antara lain SDGs-1, menghapus kemiskinan dan SDGs-2, mengakhiri kelaparan,” ujar Nyoto saat membacakan arahan Kepala NFA Arief Prasetyo Adi.
Adapun hasil analisis secara garis besar disajikan dalam bentuk peta tematik level nasional yang membandingkan keadaan kerawanan pangan provinsi.
Dan peta tematik level provinsi yang membandingkan keadaan kerawanan pangan kabupaten/kota.
Di samping itu, hasil analisis juga memberikan gambaran mengenai faktor yang berpengaruh terhadap kerawanan pangan dan risiko kerawanan pangan berdasarkan karakteristik sosial ekonomi dan kewilayahan.
Sementara itu, hasil analisis secara nasional menunjukkan bahwa risiko rawan pangan terbesar ada pada karakteristik kemiskinan, pendidikan rendah, dan tidak adanya paket pelayanan stunting.
Hal ini juga menegaskan betapa pentingnya pengentasan kemiskinan, peningkatan pendidikan, serta peningkatan pelayanan stunting sebagai bagian dalam upaya mengatasi kerawanan pangan.
“Kami berharap hasil analisis ini menjadi awal yang baik dalam menyiapkan rujukan program dan kegiatan intervensi pengendalian kerawanan pangan yang tepat sasaran,” tambah Nyoto.
Dalam kesempatan tersebut Deputi Bidang Statistik Sosial BPS Ateng Hartono berharap hasil analisis ini bisa menjadi masukan bagi kementerian/lembaga maupun Pemerintah Daerah.
Untuk bisa mengawal pencapaian target SDGs melalui dua indikator utama yakni Prevalence of Undernourishment (PoU) dan Food Insecurity Experience Scale (FIES).
Dengan demikian kedepannya kebijakan yang dilakukan pemerintah melalui intervensi bantuan pangan dapat berjalan baik.
Juga tepat sasaran, dan bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemajuan bangsa dan negara.
“Mudah-mudahan dalam rangka mendukung percepatan SDGs terutama pada tahun 2030 kita akan bersama-sama untuk dapat mengurangi dan mencegah.
“Agar tidak terjadi kelaparan agar tidak terjadi rawan pangan dan lain sebagainya.”
“Maka dari itu kebijakan intervensi bantuan pangan secara nasional mari bersama-sama kita kawal berdasarkan informasi data yang disajikan Badan Pangan bersama dengan BPS ini,” ujar Ateng selaku keynote speaker.***
Sempatkan untuk membaca berbagai berita dan informasi seputar ekonomi dan bisnis lainnya di media Ekbisindonesia.com dan Infokumkm.com
Jangan lewatkan juga menyimak berita dan informasi terkini mengenai politik, hukum, dan nasional melalui media Haiidn.com dan Seleb.news
Sedangkan untuk publikasi press release di media ini atau serentak di puluhan media lainnya, klik Rilisbisnis.com (khusus media ekbis) dan Jasasiaranpers.com (media nasional)
Atau hubungi langsung WhatsApp Center Rilispers.com: 085315557788, 087815557788, 08111157788.
Pastikan juga download aplikasi Hallo.id di di Playstore (Android) dan Appstore (iphone), untuk mendapatkan aneka artikel yang menarik. Media Hallo.id dapat diakses melalui Google News.
